SOLOK (Sumatra Barat) – Sejumlah titik pada proyek pembangunan Jalan Instruksi Presiden (Inpres) di Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dilaporkan sudah mulai mengalami kerusakan dan pengikisan fisik akibat air hujan padahal infrastruktur tersebut belum sempat diresmikan secara resmi untuk digunakan oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan pantauan dan laporan warga hingga Senin (18/5/2026), kerusakan dini yang terjadi pada bagian tepi dan bahu jalan ini memicu kekhawatiran massal terkait kualitas konstruksi, ketahanan jangka panjang, serta munculnya dugaan kuat mengenai adanya kelemahan fatal pada tahap perencanaan teknis awal proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut.
KRONOLOGI DAN KONDISI KERUSAKAN DI LAPANGAN
Kerusakan pada proyek Jalan Inpres Bukit Kanduang ini pertama kali mencuat ke permukaan setelah intensitas hujan yang cukup tinggi mengguyur wilayah Kecamatan X Koto Di Atas dalam beberapa pekan terakhir. Air hujan yang mengalir di sepanjang permukaan aspal ternyata tidak dialirkan dengan baik ke sistem pembuangan, melainkan meluap dan langsung mengikis bagian tepi jalan yang belum diperkuat secara maksimal.
Kondisi lapangan menunjukkan bahwa pengikisan terjadi hampir merata di sepanjang sisi kiri dan kanan badan jalan.
Beberapa bagian aspal di area tepi tampak mulai menggantung karena tanah penopang di bawahnya tergerus oleh arus air, menciptakan rongga-rongga kosong yang rawan ambles jika dilewati oleh kendaraan bermuatan berat. Fenomena kerusakan dini ini dinilai tidak wajar bagi sebuah proyek infrastruktur yang baru saja selesai dikerjakan dan bahkan belum diserahterimakan secara formal kepada pemerintah daerah maupun masyarakat pengguna jalan.
PERSPEKTIF DAN KELUHAN MASYARAKAT SETEMPAT
Masyarakat Nagari Bukit Kanduang yang awalnya menaruh harapan besar pada proyek jalan ini sebagai urat nadi perekonomian baru, kini justru mengaku kecewa dan didera rasa was-was. Salah seorang warga setempat, Roni, yang memantau langsung kondisi proyek di lapangan pada Senin (18/5/2026), menyatakan bahwa tanda-tanda kerusakan ini sangat jelas terlihat di sepanjang jalur dan berpotensi memutus akses jalan jika dibiarkan tanpa penanganan darurat yang cepat.
“Hampir di setiap tepi jalan Bukit Kanduang sudah terkikis air hujan,” ujar Roni saat mengamati kondisi lapangan, Senin (18/5/2026).
Roni menambahkan bahwa ketahanan jalan ini dalam jangka panjang sangat diragukan jika melihat kondisinya saat ini. Menurutnya, curah hujan di Kabupaten Solok sering kali tidak menentu dan memiliki intensitas yang sangat tinggi, sehingga kekuatan konstruksi tepi jalan merupakan harga mati yang tidak boleh dikesampingkan oleh pihak kontraktor pelaksana maupun konsultan perencana.
DUGAAN CACAT PERENCANAAN DAN SOROTAN ASPEK TEKNIS
Kritik terhadap proyek ini tidak hanya datang dari aspek estetika luarnya saja, melainkan mengarah tajam pada substansi perencanaan teknis arsitektur jalan. Yudi, warga Nagari Bukit Kanduang lainnya, menilai bahwa pengikisan yang terjadi begitu cepat membuktikan adanya kelalaian dalam mengantisipasi topografi dan kondisi geografis lokal saat menyusun dokumen perencanaan.
“Kalau dari awal perencanaannya kurang matang, dampaknya akan terlihat di lapangan seperti sekarang,” kata Yudi dengan nada kecewa.
Yudi menegaskan, dalam pembangunan
jalan umum, variabel seperti umur rencana (design life) harus menjadi acuan utama. Komponen pendukung seperti sistem drainase (saluran air), pengamanan dinding badan jalan (talud/turap), serta pemadatan materi pada bahu jalan seharusnya dirancang terintegrasi. Fakta bahwa air hujan mampu mengikis tepi jalan mengindikasikan bahwa sistem drainase pada proyek ini belum maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali untuk mengalirkan debit air permukaan secara aman.
TUNTUTAN EVALUASI TOTAL KEPADA INSTANSI TERKAIT
Melihat kondisi fisik jalan yang kian memprihatinkan sebelum sempat dinikmati secara optimal, gelombang desakan dari masyarakat terus menguat. Warga menuntut agar instansi terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok, tidak tinggal diam dan segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Masyarakat meminta adanya pengujian ulang terhadap mutu aspal, volume pemadatan tanah, serta kelayakan struktur pendukung jalan agar kerugian keuangan negara akibat potensi kegagalan bangunan (structural failure) dapat dihindari sedini mungkin sebelum operasional jalan resmi dibuka.
KLARIFIKASI DAN RESPONS DINAS PUPR KABUPATEN SOLOK
Guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), upaya konfirmasi langsung dilakukan kepada pihak otoritas daerah terkait tudingan ketidakmatangan proyek ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, saat dimintai keterangan pada Senin (18/5/2026), memberikan klarifikasi mengenai status kewenangan dan asal muasal anggaran proyek jalan tersebut.
Effia menegaskan bahwa proyek Jalan Inpres di Nagari Bukit Kanduang tersebut secara penuh dilaksanakan di bawah kendali dan pengawasan pemerintah pusat, menggunakan alokasi dana APBN, sehingga instansi yang dipimpinnya tidak bisa dijadikan pihak yang disalahkan secara sepihak atas kendala teknis yang terjadi di lapangan.
“Kenapa Dinas PUPR yang disalahkan, kan APBN yang melaksanakan,” ujar Effia Vivi Fortuna secara tegas melalui sambungan konfirmasi resmi pada Senin (18/5/2026).
KEBUNTUAN KONFIRMASI DARI PEJABAT TEKNIS LAPANGAN
Di sisi lain, upaya untuk mendapatkan penjelasan teknis yang lebih mendalam dari pihak yang bertanggung jawab langsung di lapangan menemui jalan buntu. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut, Zulfikar Kurniawan, hingga berita ini diturunkan sama sekali belum memberikan tanggapan tertulis maupun lisan terkait temuan pengikisan jalan oleh warga. Berdasarkan upaya pelacakan dan konfirmasi yang dilakukan oleh awak media, nomor kontak resmi milik Zulfikar Kurniawan dilaporkan sudah tidak aktif lagi dan tidak dapat dihubungi, menyisakan tanda tanya besar mengenai pertanggungjawaban teknis pelaksana proyek di area Nagari Bukit Kanduang.
HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PROYEK
Hingga saat ini, situasi di Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Di Atas masih diselimuti ketidakpastian. Warga setempat sangat berharap agar kementerian terkait atau satuan kerja (Satker) wilayah yang menangani dana APBN tersebut segera membuka ruang komunikasi dan melakukan audit fisik secara transparan.
Keinginan terbesar masyarakat adalah agar jalur transportasi yang menjadi tumpuan logistik dan mobilitas harian mereka dibangun dengan standar mutu yang prima, sehingga investasi besar dari uang rakyat tersebut dapat bertahan lama sesuai dengan umur rencana yang telah ditargetkan sejak awal.
Editor: Redaksi
